Penataan aset merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan reforma agraria. Program ini berfokus pada pemberian kepastian hukum dan keadilan dalam penguasaan serta pemilikan tanah bagi masyarakat. Selama ini, salah satu permasalahan mendasar di sektor agraria adalah ketimpangan kepemilikan lahan serta masih banyaknya masyarakat yang menggarap tanah tanpa memiliki status hukum yang jelas. Kondisi tersebut menimbulkan kerentanan, baik terhadap konflik agraria maupun terhadap ketidakpastian penghidupan masyarakat.

Melalui penataan aset, negara menghadirkan solusi nyata dengan cara mendistribusikan tanah negara yang tidak produktif, tanah bekas hak guna usaha yang telah habis masa berlakunya, tanah terlantar, serta tanah lain yang berpotensi diredistribusikan untuk kepentingan rakyat. Selain redistribusi, penataan aset juga diwujudkan dalam bentuk legalisasi aset, yaitu pemberian sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat yang sudah lama menguasai lahan namun belum memiliki bukti kepemilikan resmi. Sertifikasi ini penting tidak hanya untuk memberikan rasa aman, tetapi juga sebagai pintu masuk bagi masyarakat untuk mengakses berbagai program pembangunan, termasuk akses permodalan dan pengembangan usaha.

Di samping itu, penataan aset juga berperan sebagai instrumen penyelesaian konflik agraria yang kerap muncul akibat tumpang tindih kebijakan maupun kepentingan. Dengan adanya kepastian hak, masyarakat tidak hanya memperoleh lahan sebagai sumber penghidupan, tetapi juga mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas. Pada akhirnya, penataan aset bertujuan untuk mengurangi ketimpangan, menciptakan pemerataan penguasaan tanah, serta menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.